Pemerintahan dan kabinet
Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)
Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]
Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]
Program lumbung pangan
Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[170]
Kebijakan luar negeri
Selama kunjungan presiden Prabowo ke Tiongkok pada bulan November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]
Prabowo telah menjadi salah satu sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Sekitar tahun 1980-an, ia dikabarkan berusaha menculik LB Moerdani, yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto, namun usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Pandjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri, yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal.[213][214] Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu.[215] Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah.[216] Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke Timor Timur yang kemudian meneror para penduduk.[217][218] Sebelumnya, ia juga dituduh berperan dalam Pembantaian Kraras pada 1983.[35]
Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar Tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-Reformasi.[219] Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini,[220] beberapa di antaranya termasuk Widji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh.[221] Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis, dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup.[222] Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998.[223][224] Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.[225]
Pasca Kejatuhan Soeharto, BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-3. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania.[226][227] Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.[228][229][230]
batasan bagi presiden untuk menjadi ketua partainya sendiri[231][232] sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Budi Gunawan menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo adalah “hal yang lumrah” dalam negara demokrasi.[233]
Prabowo menikah dengan Titiek Soeharto, putri mantan Presiden Indonesia Suharto, namun pasangan tersebut berpisah tak lama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998.[234] Pada masa itu, Prabowo melihat dirinya sebagai calon penerus Soeharto dan tetap menjadi pendukung kuat rezim tersebut hingga kejatuhannya.[9]
Prabowo adalah seorang pecinta kucing dan memiliki seekor kucing bernama Bobby Kertanegara.[235] Bobby diadopsi oleh Prabowo dari jalanan setelah bertemu secara tidak sengaja, dan ia sering muncul dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri Prabowo di kediamannya di Kertanegara.[235] Selain seekor kucing, ia juga memiliki 18 ekor kuda di perbukitan miliknya di Pegunungan Jonggol, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor (tenggara Sentul City), dan sering mengajak tamu untuk menunggangi salah satu kudanya, termasuk saat Jokowi dan Gibran berkunjung.[236] Ia pernah membawa kudanya untuk kampanye khususnya di Stadion Gelora Bung Karno.[237]
Biasanya Prabowo mengenakan baju berwarna khaki dengan banyak saku. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan praktis. Prabowo mulai sering memakainya saat berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009.[238]
Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang menganut pandangan nasionalis.[239] Dia menambahkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang kurang tentang Islam,[239] dan pada tanggal 7 Juni 2014, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar.[240]
Pada 13 Mei 2017, Prabowo mengatakan dirinya tidak dilahirkan dalam keluarga yang mendalami ajaran Islam, melainkan tumbuh bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat Islam.[241]
Pada 13 Mei 2023, Prabowo menyatakan bangga menganut agama Islam yang dianggapnya sebagai pelopor banyak terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia.[242] Pada tanggal 19 November, ia menyatakan bahwa ia merasa nyaman untuk menganut keyakinan Islam dari ajaran Nahdlatul Ulama (NU) karena ia yakin bahwa ajaran tersebut menganjurkan bentuk Islam yang toleran, protektif terhadap masyarakat, dan moderat.[243]
Pada 30 Juni 2024, Prabowo mengumumkan dirinya menjalani operasi pada kaki kirinya melalui akun Instagram miliknya.[244] Dalam postingannya, ia menjelaskan bahwa ia mengalami cedera kaki kiri sebanyak dua kali.[244] Dia pertama kali mengalami cedera saat berpartisipasi dalam latihan pasukan terjun payung di Jerman Barat saat dia sedang berlatih dengan GSG-9. Selain itu, ia kembali mengalami cedera kaki saat terjatuh dari tebing di zona pertempuran pada tahun 1980-an.[245] Prabowo, yang saat kecelakaan itu berusia 30 tahun, tidak mengalami masalah lebih lanjut hingga kampanyenya pada tahun 2024, ketika ia terlihat berjalan pincang dengan kaki kirinya. Hal ini mendorong pendukung saingannya untuk mengejek fisiknya.[246] Prabowo berhasil menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional setelah seminggu.[247][248]
Prabowo secara otomatis dianugerahi Bintang Dekorasi kelas tertinggi di kalangan sipil dan militer setelah menjabat sebagai presiden, namun ia telah menerima beberapa penghargaan ini saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota Batak Toba marga Lumban Tobing. Pemberian marga ini difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan bertempat di Balai Sidang Danau Toba, Medan.[277]
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar kebangsawanan adat Toraja dengan diberi gelar Taruk Langi' berarti "Tunas Emas Manusia dari Langit"[278] dari keluarga besar Tongkonan Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Kompleks Tongkonan Siguntu kemudian dinamai "Kampung Prabowo".[279] Penyerahan gelar adat yang diiringi upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja, Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, serta ribuan warga setempat.[280]
Gelar Sahabat Santri Indonesia juga diterimanya dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, pada 2 Januari 2024.[281]
Pada 28 Februari 2024, Prabowo dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat oleh Presiden Joko Widodo.[282]
Kegemaran Prabowo menulis sudah terlihat sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA The American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:
Pranala ke artikel terkait
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
Kenali, pantau hingga sampaikan aspirasi Anda tentang tokoh favoritmu pada kontestasi Pemilu 2024 mulai dari rekam jejak, profil, hingga berita terkini.
Profil Prabowo Subianto
Ketahui profil tokoh politik yang masuk bursa Pemilu 2024
Pendidikan militer dan penugasan
Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akademi Militer Nasional) di Kota Magelang pada tahun 1970.[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.[34]
Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato.[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.[34]
Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.[37] Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.[38][35]
Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.[40]
Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg.[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.[42]
Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.
Pencalonan wakil presiden
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[107] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[108]
Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono.[109] Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.[110]
Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.[12] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)[111] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012[112] memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.[113]
Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.[114] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".[115] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.[116] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.[117] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.[117]
Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.[118] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.[119] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.[120]
Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”[121] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".[122] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.[121] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.[123]
Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".[122] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[122] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.[124] Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri.[121][122] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.[125]
Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.[123] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".[126] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.[127]
Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.[128] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.[129] Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.[130]
Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.[131] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.[132]
Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.[14] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.[133] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.[134] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.[135][136] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.[137]
Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi.[138][139] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.[140][141]
Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.[142] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.[143] Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya.[144] Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.[145]
Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.[146] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.[147]
Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.[148] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.[148] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.[149] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.[149]
Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.[150]
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.[151][152][153]
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.[140] Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".[154] Jokowi mengklarifikasi bahwa keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berdasarkan gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara,[155] sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.[156]
Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia.[157] Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.[158]
Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.[159] Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.[160]
Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya.[161] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis[162] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM[163][164] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.[165] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.[166]
Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.[167] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.[168]
Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.[169]
Kehidupan awal dan keluarga
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]
Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]
Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]
Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.
Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]
Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Setelah lulus dari Akabri tahun 1974, Prabowo bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), pasukan elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus. Tugas pertamanya adalah sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur.
Tahun 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat Kapten kemudian bertugas sebagai Wakil Komandan Kesatuan Antiteror Detasemen 81 Kopassandha, sementara Luhut Binsar Panjaitan (kini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi) menjadi komandannya. Setelah dibentuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), kesatuan antiteror itu kemudian dimasukkan ke dalam Kopassus menjadi Satuan-81 Penanggulangan Teror (Sat-81 Gultor) atau disebut Den 81/Antiteror kesatuan baret merah Kopassus.
Dua tahun kemudian, Prabowo kemudian dipromosikan menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad di usia 36 tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1987, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dengan pangkat mayor. Setelah itu, dia menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad, kemudian menjadi Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat letnan kolonel.
Tahun 1994, Prabowo dipercaya menjabat Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal pada Tahun 1995.
Prabowo tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian naik pangkat dengan menyandang dua bintang di pundaknya atau mayor jenderal. Pangkat itu disandangnya pada tahun 1996 seiring dengan pemekaran Kopassus menjadi lima grup. Prabowo pun naik menjadi Komandan Jendral (Komjen) di Kopassus.
Pada Maret 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), setelah sebelumnya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal.
Setelah kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Soeharto dari jabatan presiden, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo Subianto mengakhiri kariernya di dunia militer setelah diberhentikan/pensiun dini dari institusi tersebut.
Setelah pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Yordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Kemudian ia kembali ke Indonesia membangun bisnisnya dengan membeli PT Kiani Kertas yang saat itu di ambang kebangkrutan. Nama Kiani Kertas kemudian diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara dan perusahaan itu pun kemudian beroperasi normal. Selanjutnya Prabowo juga mengembangkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Setelah mapan sebagai pengusaha, Prabowo pun mulai terjun ke politik. Langkah politik pertamanya melalui Partai Golkar dengan menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Namanya juga pernah masuk dalam bursa capres Golkar untuk Pilpres 2004, tetapi dia kalah bersaing dengan kandidat lainnya.
Setahun menjelang Pemilu 2008, Prabowo bersama kolega-koleganya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan. Saat pertama kali mengikuti pemilu legislatif pada 2009, Partai Gerindra memperolah dukungan 4.646.406 suara atau 4,6 persen suara. Perolehan itu menempatkan Gerindra di posisi ke-8 dan meraih 26 kursi di DPR.
Menjelang pilpres 2009, bermodalkan 4,6 persen suara legislatif, Prabowo bersama Partai Gerindra kemudian berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Prabowo maju sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Namun, pasangan tersebut dalam Pilpres 2009 kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Pasangan Megawati–Prabowo hanya meraih 32.548.105 atau 26,79 persen, sementara pasangan SBY-Boediono unggul dengan 73.874.562 suara atau 60, 8 persen. Adapun pasangan lainnya yakni Jusuf Kalla-Wiranto hanya meraih 15.081.814 suara atau 12,41 persen.
Pada Pilpres berikutnya, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Prabowo bersama Gerindra yang meraih 13 persen suara pada pemilu legislatif 2014 menggandeng Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Koalisi itu mengajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai kandidat presiden dan wakil presiden menantang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Pasangan Prabowo–Hatta meraih 62,57 juta suara (46,85 persen) dan kalah dari pasangan Jokowi–Jusuf Kalla yang meraih 71 juta suara (53,15 persen) di ajang Pilpres 2014.
Untuk ketiga kalinya, Prabowo kembali mengikuti kontestasi menjadi orang nomor satu di republik ini. Pada Pilpres 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno untuk bertarung kembali dengan petahana Joko Widodo yang kali ini mengandeng Ketua MUI KH Ma’ruf Amin sebagai wakilnya. Pasangan Prabowo–Sandiaga meraih 45,50 persen suara, sementara Jokowi–Ma’ruf mendulang 55,50 persen suara. Setelah melalui sidang di Mahkamah Konstitusi, Pasangan Jokowi–Ma’ruf dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Gagal sebagai presiden tidak membuat Prabwo patah semangat dalam mengabdikan diri pada negeri. Ia kemudian menerima tawaran untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Prabowo yang berpengalaman di bidang militer dan politik diberi tanggung jawab mengelola bidang pertahanan dan kedaulatan negara.
Selain itu, Prabowo juga aktif di sejumlah organisasi. Pada Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ia menjabat ketua umum HKTI hingga tahun 2009.
Prabowo juga aktif di Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Prabowo terpilih secara aklamsi sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008–2013. Sementara di Pengurus Besar (PB) IPSI, Prabowo terpilih sebagai ketua umum pada tahun 2004. Pada tiga periode berikutnya, Mantan danjen Kopassus ini terpilih kembali dan memimpin induk organisasi pencak silat Indonesia hingga sekarang.
Prabowo Subianto adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarier sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Saat ini, dia menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.
Nama Lengkap: Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Kelahiran: Jakarta, 17 Oktober 1951
Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Suara.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, akan didampingi oleh empat ajudan baru yang merupakan perwira berprestasi dari TNI-Polri. Keempat ajudan ini dipilih sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.
Informasinya, mereka yang terpilih adalah Kolonel Pnb Dr. Anton Pallaguna dari TNI AU, Kolonel Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Letkol (P) Romi Habe Putra dari TNI AL, dan Kombes Ahrie Sonta dari Polri.
Keempat ajudan Prabowo Subianto tetap mempertahankan status keanggotaannya di TNI-Polri. Berdasarkan aturan tersebut, mereka akan menerima gaji yang disesuaikan dengan pangkat dan golongan di instansi masing-masing.
Hal ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg 12 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa ajudan presiden tidak kehilangan status keanggotaan di satuan mereka.
Gaji Ajudan Presiden yang berasal dari TNI akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur besaran gaji pokok perwira menengah TNI.
Gaji pokok seorang kolonel, misalnya, berada di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, untuk ajudan yang berasal dari Polri, besaran gajinya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024, di mana gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sama seperti perwira menengah TNI, yaitu di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan.
Selain gaji pokok, ajudan presiden akan menerima tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 untuk anggota TNI, dan Perpres Nomor 103 Tahun 2018 untuk Polri.
Besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000, sementara tukin terbesar untuk perwira tinggi seperti KSAD, KSAL, dan KSAU bisa mencapai Rp 37.810.500.
Bagi perwira Polri, tukin terkecil berada di angka Rp 1.968.000, sementara untuk jabatan tinggi seperti Wakapolri, bisa mencapai Rp 34.902.000.
Dengan fasilitas dan tunjangan yang cukup besar, ajudan Prabowo Subianto diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Jakarta, pada Minggu (20/10).
Setelah mengucapkan sumpah sesuai Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dalam pidatonya, ia mengangkat berbagai isu, termasuk korupsi, kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi komoditas, serta masalah Palestina.
Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Keputusan ini tercantum dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024, di mana Prabowo dan Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi syarat 20 persen suara di setiap provinsi di 38 provinsi Indonesia.
Pelantikan ini juga dibuka oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Prabowo dan Gibran kemudian mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Prabowo berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, sementara Gibran menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil presiden.
Setelah menandatangani berita acara pelantikan, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta Prabowo dan Gibran melakukan pertukaran tempat duduk. Acara selanjutnya yaitu pidato presiden ke-8, Prabowo Subianto, menghadap anggota DPR RI, DPD RI, pejabat undangan, serta tamu dari negara-negara sahabat.
Acara pelantikan akan teriringi dengan pesta rakyat di Jakarta, mencakup kawasan Senayan, FX Sudirman, hingga Monumen Nasional (Monas), di mana masyarakat dapat menikmati berbagai pertunjukan untuk menyambut presiden dan wakil presiden baru. Sebanyak 13 panggung telah tersedia untuk acara ini.
Sebaran 13 titik lokasi panggung sebagai berikut:
Titik1 Panggung Sumatera : Depan Gedung BRITitik2 Panggung Kalimantan : Depan Mid PlazaTitik3 Panggung Sulawesi : Depan Gedung BNI TowerTitik4 Panggung Nusantara : Depan Gedung Plaza Indonesia (Bundaran HI)Titik5 Panggung Jawa : Depan Gedung SarinahTitik6 Panggung Papua : Bundaran Patung KudaTitik7 Panggung Merah Putih :Taman Pandang Istana MerdekaTitik8 Panggung Rakyat : Depan Hotel Mandarin OrientalTitik9 Panggung Rakyat : Depan Darma IntilandTitik10 Panggung Rakyat : Depan Gedung JayaTitik11 Panggung Rakyat : Area ChillaxTitik12 Panggung Rakyat : Pintu 6 Gelora Bung KarnoTitik13 Panggung Rakyat : Depan FX Sudirman
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa panggung rakyat akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, menggantikan kegiatan car free day (CFD) yang dibatalkan.
Setelah pelantikan, Prabowo dan Gibran juga menuju Istana Merdeka untuk serah terima jabatan dengan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Usai prosesi, Prabowo bersama beberapa menteri mengantar Jokowi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk kembali ke Solo, kampung halamannya, bersamaan dengan atraksi pesawat militer. Jokowi mengungkapkan bahwa ia juga menyerahkan “seutuhnya impian, harapan, dan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia” kepada Prabowo, yang harapannya akan menghadapi berbagai tantangan besar dalam pemerintahan mendatang.
Cek informasi menarik lainnya di www.umj.ac.id
Prabowo Subianto Djojohadikusumo (EYD V: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951) adalah politikus, pengusaha, dan jenderal purnawirawan TNI yang tengah menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan sejak 20 Oktober 2024. Ia merupakan presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Prabowo digambarkan sebagai nasionalis sayap kanan.[3][4][5]
Prabowo Subianto lulus dari AKABRI (kini Akademi Militer) pada tahun 1974 dan terutama bertugas di Pasukan Khusus (Kopassus) hingga ia ditunjuk untuk memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad) pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.[6][7][8][9][10]
Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam Pemilihan Presiden 2009, ia gagal mencalonkan diri sebagai wakil presiden sebagai pasangan Megawati Soekarnoputri.[11] Ia ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2014[12] dan dikalahkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo. Kekalahan ini awalnya ia tolak.[13] Ia kembali gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) dan Partai Berkarya.[14][15] Penolakannya untuk menerima hasil tersebut membuat para pengikutnya melancarkan protes yang memicu kerusuhan mematikan di Jakarta.[16] Namun, setelah melalui kontestasi yang sengit, Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024.[17]
Pada 10 Oktober 2021, Gerindra mengumumkan Prabowo sebagai calon mereka pada Pemilihan Presiden Indonesia 2024.[18] Pada 12 Agustus 2022, Prabowo Subianto mengumumkan menerima pencalonan Gerindra untuk mengikuti pemilu presiden 2024.[19] Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara.[20] Pada tanggal 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasilnya dan menyatakan dia sebagai presiden terpilih Indonesia.[21] Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan statusnya pada 22 April 2024.[22][23][24] Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024.
Kepresidenan (2024–sekarang)
Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]
Konvensi Partai Golkar
Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama.[105] Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.
Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo, termasuk Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono, dan adik laki-laki Prabowo Hashim Djojohadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi ketua umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Suhardi, pada tahun 2014.[106]
